PMII UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Demokrasi dan benang “kusut” tuntutan masyarakat agar tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur hanyalah sebuah keniscayaan belaka. PEMILU 2009 dengan sistem suara terbanyak dalam penentuan caleg akan menjadikan ekpresi demokrasi masyarakat yang beragam dalam menyikapi Pemilu. Pesta demokrasi (PEMILU 2009), adalah momentum tepat bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya guna mencapai sebuah sinergi pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai UUD 1945. Maka PC PMII Kabupaten Malang menyatakan sikap, bahwa :

1. PC PMII Kabupaten Malang meminta KPUD Kabupaten Malang untuk mewujudkan pemilu bersih dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme dalam PEMILIHAN LEGISLATIF 2009.

2. PC PMII Kabupaten Malang menolak penggunaan lembaga birokrasi, pendidikan, pesantren, sosial, sarana umum dan layanan publik untuk suksesi pemilihan CALON ANGGOTA LEGISLATIF.

3. PC PMII Kabupaten Malang mengajak semua elemen masyarakat agar mewujudkan PEMILU DAMAI.

4. PC PMII Kabupaten Malang mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas. Demikian pernyataan sikap ini, semoga dapat menjelaskan maksud dan tujuan kami, harapan besar kami adalah terbentuknya masyarakat Kabupaten Malang berhati mulia yang sejahtera, adil dan makmur. Semoga ! TANGAN TERKEPAL DAN MAJU KEMUKA ! Wallahul Muafiq Ila Aqwamit Thariq

Mengetahui:

MASRURI MAHALI

Koordinator POS IPPM

sumber: www.beritajatim.com

Kepemimpinan SBY-JK dalam kurun waktu 5 tahun terakhir belum mampu mewujudkan amanah rakyat yang sesungguhnya. Proses kehidupan berbangsa dan bernegara yang tampak cenderung prosedural, belum bersifat substansial.
Demikian terungkap dalam diskusi publik Brawijaya Social Thought bertema “Refleksi 5 Tahun Pemerintahan SBY-JK” yang berlangsung di gedung PPI, Rabu (18/03). Acara ini diselenggarakan oleh LabSosio Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial UB dalam rangka memperingati Lustrum I Fakultas Ilmu Sosial. Hadir sebagai pembicara dalam acara itu Airlangga Pribadi M Si (Dosen Pengajar Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga) serta Ahmad Imron Rozuli M Si (Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Brawijaya).
Dalam acara yang dihadiri puluhan mahasiswa tersebut Imron menyoroti berbagai macam problem yang masih aktual dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat Indonesia seperti distribusi pendapatan yang tidak merata, aksesibilitas informasi dan kinerja layanan publik yang lemah, utang luar negeri yang tinggi, kondisi primary sector seperti pertanian yang belum baik. Menurutnya, kondisi kerangka relasi tripartit (negara-civil society-privat) telah mendorong birokrasi banyak melakukan perselingkuhan dengan pemodal seperti yang tampak dalam kasus pilkada maupun pemilu. Hal tersebut juga mendorong tumbuh suburnya perilaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.
Imron juga menyebutkan bahwa negara mengalami krisis legalitas terutama pada lembaga-lembaga tinggi negara. Peran lembaga-lembaga tersebut secara nyata tidak mampu memenuhi harapan rakyat. “Akibatnya peran negara makin mengkerut”, sebutnya. Hal ini diamini oleh Airlangga yang mengatakan bahwa lembaga-lembaga penyelenggara negara lebih mengedepankan segala sesuatu yang bersifat prosedural.
Oleh sebab itu, saat ini diperlukan banyak alternatif dan inisiatif dari gabungan masyarakat dan komponen lain seperti LSM atau media massa guna melakukan pengawasan terhadap penyelenggara negara. Ke depan, terutama menghadapi pemilihan kepala negara, masyarakat harus lebih jeli dan cermat dalam memilih pemimpin yang memiliki karakter yang kuat dan paling potensial untuk memenuhi kepentingan rakyat secara keseluruhan terutama dilihat dari rekam jejaknya.[fjr]
sumeber : prasetya.brawijaya.ac.id